TIBA-TIBA sikap kenegarawanan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sangat memukau bagi bangsa Indonesia. Seolah SBY sadar bahwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY telah keliru memilih partner koalisinya dengan Prabowo Subianto, Gerindra, PKS serta PAN didukung oleh Pro Khilafah; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Organisasi Terlarang di Indonesia dan banyak negara, Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Riziek Shihab dan Organisasi “Khilafah” lainnya.
SBY yang sempat menyatakan keinginan koalisi dengan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan sangat hati-hati dan dengan bahasa yang halus, sadar dan tahu berdasarkan bukti-bukti yang ada Prabowo Sandi telah disusupi oleh pendukung yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Dalam suratnya untuk Prabowo, Minggu (7/4-2019), SBY menyatakan ketidaksukaan rakyat Indonesia dibelah hingga terpolarisasi pada dua kubu secara tajam.
“Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai “pro Pancasila” (Jokowi Maaruf Amin) dan “pro Khilafah” (Prabowo Sandi),” kata SBY.
Ia mengingatkan pada semua harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation.
SBY berani menulis surat itu sebenarnya mengingatkan Prabowo Sandi bahwa gerbong politik yang dibawa oleh Prabowo Sandi adalah gerbong politik yang telah disusupi SISTEM KHILAFAH yang akan berbahaya bagi Indonesia yang dengan susah payah didirikan oleh pendiri bangsa dan diteruskan oleh seluruh bangsa Indonesia selama 74 tahun hingga hari ini.
SBY sesungguhnya sedikit terlambat tapi masih baik berusaha menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran negara karena akan diganti sistemnya, bukan sekedar ganti Presiden.
Sebenarnya bangsa Indonesia juga sudah tahu bahwa melalui Pilpres ini Hizbut Tahir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan di Indonesia dan negara-negara di dunia itu mau mengganti dengan sistem KHILAFAH yang di banyak negara sudah dibubarkan.
Rencana mengganti negara Indonesia dengan sistem KHILAFAH ini ditegaskan oleh juru bicara HTI Ismail Yusanto. Rencana mengganti Indonesia dengan KHILAFAH ini direncanakan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Mardani Ali Sera bahwa sistem Presiden sudah tidak cocok dengan tagar #2019GANTIPRESIDEN.
Simak rekaman video #GANTIPRESIDEN ganti SISTEM yang sudah viral sejak beberapa bulan lalu:
Sebelum SBY, negarawan terbaik lainnya negeri ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengingatkan bahaya-bahaya yang akan menghancurkan Indonesia.
https://www.youtube.com/watch?v=knv1cDTNP0U (ambil 56 detik)
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana SBY, ayahandanya, juga tidak setuju dengan Prabowo yang mengusung SISTEM KHILAFAH. Pancasila sudah final dan jangan dibenturkan dengan Islam.
“Indonesia milik kita semuanya, pilihan kita untuk NKRI berdasarkan Pancasila adalah final. Karena itu, janganlah kemudian akhir-akhir ini dibentur-benturkan antara Pancasila dengan kelompok lain, antara Pancasila dengan Islam,” kata AHY kepada wartawan di GOR Maulana Yusuf, Serang, Banten, Sabtu (30/3/2019).
Islam, menurutnya, adalah agama yang membawa rahmat atau rahmatan lil alamin. Islam juga cocok dengan ideologi Pancasila dan demokrasi. Makanya, ideologi ini tak perlu dibenturkan satu sama lain.
Pernyataan SBY dan AHY ini berhubungan juga dengan pernyataan AM Hendropriyono selaku mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang menegaskan bahwa Pemilu 2019 adalah pertarungan ideologi antara Pancasila dan khilafah.
https://www.youtube.com/watch?v=91Ac-0aRD2g
Bukti-bukti sudah jelas; apakah bangsa Indonesia akan salah pilih pada Pilpres, 17 April 2019 dengan ikut mengganti sistem PRESIDEN dengan sistem KHILAFAH? Kembali kepada suara rakyat: apakah masih ingin dengan gagah perkaya menyanyikan INDONESIA RAYA dalam NKRI berdasarkan PANCASILA dan BHINEKA TUNGGAL IKA arau tidak?
