By : Yudhieka Aquila
MENINGKATNYA jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Pangkalpinang hingga tingkat mengkhawatirkan membuat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bertindak cepat melakukan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Pemkot Pangkalpinang) secara daring melalui aplikasi zoom, Senin (4/1/2021) di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Gubernur juga melakukan Langkah tegas dengan memberikan beberapa arahan seperti penerapan sanksi tegas berupa denda bagi tempat usaha yang masih tidak disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan dan akan melakukan penutupan aktifitas, terlebih masih banyak di restoran atau kafe yang belum menerapkan aturan tanda silang pada kursi konsumen untuk menandakan wajib jaga jarak.
Gubernur Erzaldi juga minta agar kantor-kantor di Kota Pangkalpinang menerapkan sistem Work From Home (WFH) dan sekolah-sekolah agar tidak menerapkan pembelajaran tatap muka secara langsung.
“Ketegasan sebetulnya sudah dari awal kita harus tegas, cuma kita belum ada aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan. Namun seminggu lalu Perda kita sudah mendapatkan nomor registrasi dari Kemendagri dan dalam waktu dekat bisa digunakan sehingga bisa dilakukan penertiban dan pemberian sanksi,” tegasnya.
Untuk sementara, Gubernur Erzaldi menilai Bangka Belitung harus meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dinilai lebih baik daripada menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat pertimbangan ekonomi.
Kemudian Gubernur Erzaldi berharap agar Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Standard Operating Procedure (SOP) dalam penanganan pasien covid-19 di setiap Rumah Sakit di Bangka-Belitung.
Kepada tim satgas sebelum turun ke lapangan Gubernur meminta agar semua tim harus siap, termasuk kesiapan penganggaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota untuk Satgas Covid-19.
“Saya sudah minta cek sejauh mana anggaran penanganan covid-19 di kabupaten/kota, jangan menunggu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Tidak ada kabupaten/kota yang tidak menganggarkan untuk satgas, sampaikan kepada tim dan minta pendampingan BPKP agar penanganan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tegas Gubernur Erzaldi. (*)
