aquilaindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ranto Sendhu meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan dan mengambil kebijakan terhadap tiga kelompok yang menjadi andil terbesar tingginya inflasi di daerah itu.
Ia menyebutkan, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi year on year (y-o-y) Januari 2022- Januari 2023 sebesar 4,94 persen (Pangkalpinang dan Tanjungpandan).
“Tiga hal utama yang memicu tingginya inflasi, pertama harga tiket, konsumsi rokok dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM-red),” kata Ranto, Jum’at (3/2/2023) kemarin.
Ia berharap, pemerintah bisa menekan angka inflasi dari tiga konsumsi yang menyumbang inflasi ini, seperti tiket pesawat yang dianggap tidak realistis di tengah harga avtur yang turun tetapi harga tiket dari Jakarta ke Pangkalpinang atau sebaliknya sangat tinggi, berbeda dengan Jakarta ke Tanjungpandan.
“Jakarta – Bangka nggak lepas 1 jutaan lebih berbeda dengan Jakarta Tanjungpandan, kisaran delapan ratusan, padahal waktu hampir sama lebih kurang 55-60 menit perjalanan, harga avtur juga turun,” sesalnya.
Belum lagi, menurut dia, pada perayaan hari besar keagamaan, harga tiket pun sengaja dipasang diatas harga normal karena tingginya permintaan.
Persoalan kedua, sambung Ranto, konsumsi rokok di Babel yang bahkan disebut sebagai energi bagi perokok akut. Berapa pun harga rokok, perokok berat pasti berusaha memenuhinya.
“Konsumsi rokok sangat luar biasa, merupakan salah satu sumber energi bagi perokok berat walaupun harga tinggi tapi masyarakat tetap berusaha dapatkan itu, sumber kebutuhan, itu yang membuat inflrasi membengkak,” ulasnya.
Sedangkan untuk konsumsi BBM menurut Ranto, dipengaruhi karena aktivitas tambang ilegal yang kian marak di Babel, sehingga pelaku tambang ini membeli BBM bersubsidi dan terjadilah antrean panjang di SPBU serta terbatasnya konsumsi untuk publik.
“Ini yang kami soroti, ditambah kita provinsi kepulauan yang semua kebutuhan dipasok dari luar, mestinya TPID dan stakeholder terkait mengambil kebijakan untuk menekan inflasi dan mengatur agar kebutuhan ini bisa didapatkan tanpa ada kesulitan atau harga yang melambung,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar masyarakat bisa lebih cermat dalam membelanjakan uang, dengan membeli sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.
“Kami akan panggil biro ekonomi, disperindag dan TPID untuk membahas masalah ini,” pungkasnya. (*/fun)
