BADUNG, Aquilaindonesia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep.Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Nusa Dua Convention Center, Provinsi Bali, Senin (22/05/2023).
Dalam musyawarah yang menjadi forum sinkronisasi arah kebijakan pusat dengan daerah tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
Menteri Suharso dalam sambutannya mengatakan RPJPN ini disusun atas amanat Undang-Undang Perencanaan Pembangunanan Nasional yang harus dilaksanakan setiap 20 tahun sekali.
Menurutnya, banyak pencapaian yang telah diraih dari RPJPN sebelumnya (RPJPN 2005-2025). Ia berharap pencapaian pembangunan yang sudah baik dapat dilanjutkan dengan RPJPN 2025-2045, yang harapannya dapat disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Setiap daerah memiliki isu prioritas yang berbeda, karenanya kebijakan kedepan harus berfokus pada faktor penghambat masing-masing daerah, harapan kita RPJPN 2025-2045 ini nantinya bisa menyelesaikan hambatan itu dan menjadi pedoman strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri PPN Suharso Monoarfa.
Menjawab arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dalam kesempatan diskusi pendalaman wilayah Sumatera, Pj Gubernur Suganda menyampaikan masukan terhadap RPJPN 2025-2045 yang diharapkan memiliki indikator khusus untuk provinsi daerah kepulauan, karena menurutnya karakteristik daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri termasuk diantaranya masalah konektivitas.
“Kami beranggapan perlunya indikator khusus daerah kepulauan, karena akan berbeda menilai daerah kepulauan dan non kepulauan, salah satunya masalah konektivitas antar pulau, bagi daerah lain misalnya bahan pokok seperti cabai, mungkin tidak menjadi penyebab inflasi, tapi di daerah kami itu menjadi penyebab inflasi yang disebabkan masalah konektivitas, sehingga kalau ini didukung dengan konektivitas yang baik maka akan memiliki dampak yang masif,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya juga menyoroti minimnya pelabuhan di Babel, padahal menurutnya provinsi yang jumlah pulaunya tidak kurang dari 470 pulau tersebut akan sangat terbantu kemajuannya apabila masalah konektivitas antar pulau dapat teratasi, diantaranya dengan dibangunnya pelabuhan yang mumpuni, tidak hanya menghubungkan antar pulau yang di Bangka dan Belitung, melainkan juga dari Babel ke provinsi lain.
Isu strategis yang diangkat Suganda turut diafirmasi oleh pimpinan diskusi wilayah, yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Himawan Hariyoga. Ia beranggapan pentingnya integrasi domestik untuk mencapai lokus ekonomi melalui konektivitas yang efisien.
“Masukan-masukan yang baik termasuk diantaranya tadi pentingnya konektivitas yang efisien, dan isu lainnya kami catat dan kami tampung, interaksi setelah ini akan terus berlangsung, melalui Bappeda masing-masing,” tegasnya.
RPJPN sebagai _living document_ yang disusun secara dinamis, dalam tahap Musrenbangnas ini menampung masukan untuk selanjutnya dapat diolah sebagai kebijakan yang berlaku, termasuk diantaranya masukan dari Suganda.
Musrenbangnas RPJPN 2025-2045 ini juga turut dihadiri Gubernur se-Indonesia atau yang mewakili, serta didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. (*)
Diskominfo Babel : Penulis Kris
Aquilaindonesia.com : Dwi Putra
