PANGKALPINANG, aquilaindonesia.com – Status Wisma Bougenville Tanjung Pandan Kabupaten Belitung dianggap tidak jelas oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ustad Dede Purnama.
Menurut Dede, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Biro Umum, Bakeuda, Dishub, PUPR, Disparbudkepora terkait kejelasan status Wisma Bougenville tersebut.
Dalam rapat ini lanjutnya, diketahui pengelolaan Wisma Bougenville tersebut dikomersilkan melalui Pergub, namun DPRD Babel, khusunya Komisi I tetap menganggap status Wisma Bougenville ini tidak jelas, karena di wisma ini terdapat sekretariat aspirasi dengan fasilitas lemari, meja, kursi yang dibeli dengan angka yang luar biasa, akan tetapi ruang aspirasi DPRD ini tidak ada stafnya.
Ustad Dede pun menyebutkan bahwa dengan cara pengelolaan yang masih seperti itu tentu pihaknya tidak sepakat, karena memang harus ditegaskan apakah ini nantinya akan dikomersilkan atau seperti apa?
“Kami tidak sepakat diterapkan sistem komersil seperti saat ini. Bagi kami aset lebih penting, mohon maaf kalaupun cuma target PAD hanya Rp75 juta lebih baik jadi Aset saja, tapi kalau memang mau dikomersilkan, maka sama-sama nantinya seperti apa kita putuskan, agar benar-benar maksimal,” cetusnya yang dikutip oleh media ini, Senin (20/5/2024).
Sementara pada saat RDP, Kepala Biro Umum, Burhanuddin, menjelaskan bahwa selama ini untuk pengelolaan Wisma Bougenville itu sendiri dikomersilkan tetapi itu ada Pergub-nya.
“Pemasukan yang didapatkan selama ini langsung masuk ke Kasda,” katanya.
Dia menjelaskan secara fasilitas Wisma Bougenville memang kalah jika dibandingkan hotel-hotel lainnya.
“Tapi perlu diketahui dengan harga 75-80 ribu itu dengan fasilitas yang ada sudah cukup lumayan wisma itu dibandingkan hotel dengan harga yang sama,” jelasnya.
Selain itu, dikatakan Burhanuddin bahwa ada beberapa pihak-pihak yang menggunakan surat sakti untuk menginap di hotel tersebut.
“Padahal kami sudah jelaskan untuk menginap harus membayar tetapi karena surat sakti itu akhirnya tidak membayar sama sekali, dan itu yang kami sesalkan,” tegasnya.
Dia menambahkan kembali bahwa jika Wisma Bougenville itu harus difokuskan untuk komersil, maka fasilitasnya pun harus ditingkatkan.
“Tidak hanya persoalan fasilitas, masih banyak persoalan lain juga, karena kalau boleh jujur, target PAD itu Rp75 juta, tetapi tahun 2023 hanya mendapatkan Rp34 juta,” tutupnya.(sywl)
