Editor: Agus Cakraputra Ismunarno
JAKARTA, aquilaindonesia.com – Eks Hakim Konstitusi 2 Periode, I Dewa Gede Palguna menyayangkan sikap DPR RI yang memberikan kritik ke Mahkamah Konstitusi dengan ancaman.
Palguna sekaligus mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus betul-betul punya alasan fundamental jika memutuskan mengubah pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka murni yang saat ini diterapkan Indonesia.
Menurut Palguna, Kamis (1/6-2023) penerapan sistem ini sebelumnya merupakan amar putusan MK pula, tepatnya pada 2008.
Palguna mengungkapkan, “MK telanjur memilih bahwa sistem pemilunya yang lebih demokratis adalah yang proporsional terbuka.”
Lebih lanjut Palguna mengatakan, “Walaupun menurut saya seharusnya dulu MK tidak masuk ke persoalan itu untuk mengatakan (sistem pemilu tertentu) konstitusional atau tidak, sekarang ada atau tidak alasan mendasar perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan sehingga MK harus mengubah pendiriannya? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti tetap pada pendirian yang dulu.”
Kritik Ancaman
Palguna mengkritik mayoritas fraksi DPR yang mengeluarkan ancaman kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan terkait pasal pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka.
Palguna menandaskan, “Saya berpendirian, orang luar boleh mengkritik sepedas apa pun terhadap MK, tetapi jangan mengancam, karena kalau mengancam itu sudah intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.”
Palguna menilai ancaman itu sebagai sebuah pelanggaran.
Apalagi, kata Palguna, ancaman itu datangnya dari sesama lembaga negara dan bersifat politis.
Ditegaskannya, “Ancaman politik, ekonomi, apalagi pembalasan, itu tidak boleh terjadi.”
Palguna yakin, majelis hakim konstitusi akan bergeming menghadapi tekanan-tekanan dan ancaman semacam itu.
Karena, kata Palguna, hakim konstitusi selalu berpendirian pada pertimbangan hukumnya sendiri.
Palguna menegaskan, “Saya percaya biasanya kalau sudah jadi hakim konstitusi tidak mudah goyah dengan hal-hal seperti itu.” (bbs/àgs)
