Penataan Pegawai Jadi Perhatian DPRD Terkait Akhir Masa Jabatan Pj Gubernur

oleh -

PANGKALPINANG, Aquilaindonesia.com – Masa jabatan Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tinggal menghitung hari.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, akhir masa jabatan RD hingga 31 Maret 2023, atau Jum’at mendatang.

Ridwan Djamaluddin pun telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) nya sebagai Pj Gubernur ke DPRD Babel.

Namun satu hal yang menjadi perhatian DPRD Babel, yakni kapan penataan pegawai di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dilakukan.

Sebab, isu rotasi ini telah lama santer ketika Ridwan Djamaluddin mengintruksikan adanya asessement di kalangan pejabat eselon II atau sekelas pimpinan perangkat daerah, disamping dibukanya lelang jabatan untuk empat posisi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, menyarankan agar penataan kepegawaian tersebut segera dilaksanakan.

“Saya hanya menyarankan (segera laksanakan penataan), tapi bolanya ada di eksekutif (Pj Gubernur). Ya aturlah sebaik mungkin,” kata Herman kepada sejumlah wartawan, Senin (27/3/2023).

Pihaknya juga mengharapkan, agar rotasi ini dapat dijalankan seobjektif mungkin sesuai basic, sehingga mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

“Kami harap pelantikan dilakukan sesuai profesionalisme,” ungkapnya.

Disamping itu, Herman menerangkan, LKPj Pj Gubernur Babel akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan melakukan melakukan rapat dan turun ke lapangan.

“Laporan ini akan kami pelajari dan telaah. DPRD juga akan rapat bersama dan  turun ke lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Babel mengaku, bahwa beberapa pekerjaan yang dijalankan dirinya. Salah satunya pendapatan/ penerimaan daerah Babel pada tahun 2022 untuk PAD ditargetkan Rp 2,515 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,853 triliun atau terealisasi 113,44 persen.

“Belanja daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 2,956 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,403 triliun lebih atau sebesar 81,31 persen, sedangkan pembiayaan daerah pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 440 miliar dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 495 miliar atau 112,51 persen,” katanya.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah itu pada tahun 2022 meningkat 0,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 71,69 pada 2021 menjadi 72,24.

“IPM Babel rata-rata meningkat dan ini menunjukkan pembangunan manusia di Babel terus mengalami kemajuan,” tuturnya.

Ia menambahkan laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 95,28 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 57,80 triliun.

“Ekonomi Babel tumbuh positif di angka 4,40 persen lebih kecil dibanding tahun 2021 sebesar 5,05 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia tidak stabil,” terangnya.

Sedangkan untuk rasio gini Babel naik 0,019 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,236. Babel masih menjadi provinsi dengan rasio gini terendah secara nasional. Indeks gini adalah indikator tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh atau rasio gini di Babel pada September 2022 terendah se-Indonesia yaitu 0,255. (*)

Aquilaindonesia.com : Dwi Putra
Editor : Dwi Putra

Tinggalkan Balasan