- Hormati Putusan MK
Oleh: Agus Ismunarno Cakraputra
Pemimpin Redaksi
AQUILA Media Group
PALU Mahkamah Konstitusi telah diketukkan.
Tetapi pertanyaan faktual tidak harus ikut dibungkam.
Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan atas perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan itu penting dibaca secara utuh, bukan melalui judul yang hanya mengatakan “gugatan ditolak” atau “Gibran menang”.
Sebab secara hukum, amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Salah satu alasan pokoknya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU tersebut.
Namun dalam pertimbangan putusan, terdapat hal yang juga menjadi perhatian publik.
MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan penyelesaian pendidikan paling rendah setara SMA atau sederajat sebagaimana dipersoalkan dalam perkara tersebut.
MK kemudian menjelaskan bahwa persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan itu berada dalam ranah institusi yang memiliki kewenangan untuk menilainya.
Dengan demikian, dua hal harus diletakkan pada tempatnya.
Putusan MK adalah putusan hukum.
Sedangkan verifikasi dokumen pendidikan adalah persoalan administratif yang harus dijawab oleh institusi yang berwenang.
Keduanya jangan dicampuradukkan.
Gibran: Hormati MK,
Sehari setelah putusan, Rabu, 7 Oktober 2026, Gibran memberikan respons.
Ia mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK.
Yang lebih penting baginya, kata Gibran, adalah kembali fokus bekerja untuk masyarakat serta menyukseskan visi, misi dan program Presiden Prabowo Subianto.
Ketika ditanya mengenai temuan MK berkaitan dengan dokumen pendidikan, Gibran menjelaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 di Singapura jika tidak lulus pendidikan setara SMA.
Tetapi yang menarik adalah jawaban Gibran ketika ditanya mengenai dokumen ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
“Itu nanti segera kami follow up,” ujarnya.
Kalimat tersebut seharusnya tidak dilewatkan begitu saja.
Sebab ia membuka satu ruang baru: ruang verifikasi.
“Siapa Menang? Siapa Kalah?”
Polemik semacam ini mudah sekali berubah menjadi pertandingan politik.
Ada yang membaca putusan MK sebagai kemenangan Gibran.
Ada yang membaca pertimbangan MK sebagai alasan untuk terus mempertanyakan dokumen pendidikannya.
Namun bagi publik, mungkin ada jalan yang lebih sehat.
Tidak perlu menjadikan perkara ini sebagai pertandingan antara dua kubu.
Tidak perlu pula menjadikan media sosial sebagai ruang pengadilan.
Yang diperlukan adalah pemisahan antara kewenangan hukum, verifikasi administratif, dan kerja jurnalistik.
MK sudah menjalankan kewenangannya dalam perkara yang diperiksa.
Lembaga yang berwenang atas administrasi dan penyetaraan pendidikan memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan.
Dan pers memiliki tugas untuk menyampaikan fakta, memeriksa informasi, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta mengawasi proses tersebut secara proporsional.
Di sinilah prinsip jurnalistik menjadi penting.
Pers bukan hakim.
Pers tidak menjatuhkan vonis.
Tetapi pers juga tidak boleh berhenti bertanya ketika ada fakta yang memang masih membutuhkan penjelasan.
Karena itu, pertanyaan setelah putusan MK bukan lagi semata-mata:
“Apakah Gibran menang atau kalah?”
Pertanyaan yang lebih substantif adalah:
“Bagaimana dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat tersebut dapat diverifikasi melalui institusi yang berwenang?”
Dan pertanyaan itu tidak harus dijawab melalui perdebatan di media sosial.
Ia dapat dijawab melalui dokumen.
Melalui prosedur.
Melalui institusi.
Melalui verifikasi.
Dan akhirnya melalui fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengadilan, Institusi, dan Pers
Ada satu garis yang menurut AQUILA penting untuk dijaga.
Pengadilan adalah ruang pembuktian.
Institusi adalah ruang verifikasi kewenangan.
Pers adalah ruang informasi dan pengawasan publik.
Jika ketiganya saling mengambil alih, demokrasi justru menjadi keruh.
Pengadilan tidak boleh digantikan oleh media sosial.
Institusi tidak boleh digantikan oleh opini.
Dan pers tidak boleh mengambil alih fungsi pengadilan.
Sebaliknya, publik juga tidak boleh diminta untuk menerima begitu saja sebuah klaim tanpa kesempatan memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi.
Karena itu, pernyataan Gibran bahwa persoalan dokumen tersebut akan segera di-follow up patut ditempatkan secara proporsional.
Bukan sebagai pengakuan kesalahan.
Bukan pula sebagai pembuktian otomatis bahwa semua persoalan telah selesai.
Melainkan sebagai komitmen yang kini menunggu tindak lanjut konkret.
Dan di situlah publik boleh menunggu.
Bukan dengan sorak kemenangan.
Bukan pula dengan prasangka.
Melainkan dengan satu sikap sederhana:
biarkan fakta berbicara melalui institusi yang memang memiliki kewenangan.
Sebab dalam negara hukum, kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara.
Ia seharusnya lahir dari bukti, prosedur, kewenangan, dan verifikasi.
Palu MK telah diketukkan.
Perkara hukum telah menemukan batasnya.
Kini, jika masih ada pertanyaan administratif yang memang menjadi kewenangan institusi lain, biarkan pertanyaan itu menemukan jawabannya di tempat yang semestinya.
Dan pers?
Tetaplah menjadi mata publik.
Bukan hakim.
Bukan jaksa.
Bukan pembela.
Melainkan penjaga agar fakta tidak hilang di antara kebisingan opini. Semoga!
AQUILA Media Group
Fly and Down to Earth Together with You.
