PANGKALPINANG, aquilaindonesia.com – Inflasi awal tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebesar 4,94 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 114,96 yang dicatat tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) gabungan dua kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan Belitung.
Tercatat tiga hal utama yang memicu tingginya inflasi, pertama harga tiket, konsumsi rokok dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), oleh karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel pun diminta bergerak untuk menangani inflasi ini.
Penjabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, saat dikonfirmasi mengaku akan segera menggerakan penggunaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang masih tersisa sebesar Rp 41.102.015.019.
“Ya, itu akan kami peruntukan untuk tangani inflasi, kalau bisa segera dibelanjakan,” kata Ridwan belum lama ini.
Ia mengaku akan segera mengkoordinasikan pihak terkait untuk penanganan inflasi ini, baik terkait tiket pesawat dan juga BBM.
“Strategi apa, nanti akan dibahas, kami tetap berupaya untuk menekan inflasi ini,” sebutnya.
Sebelumnya pada rapat pembahasan pengalokasian kembali belanja DID kinerja tahap I dan II tahun 2022 pada APBD 2023, Ridwan menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan mandat mengelola DID ini untuk dapat segera membelanjakan dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan yang sudah diprogramkan.
“Mudah-mudahan dapat segera dieksekusi, dan tidak ada kendala batas waktu. Kami juga akan pantau dana ini per dua minggu sekali,” jelasnya.
Untuk diketahui, alokasi DID yang diterima Pemprov Babel pada tahun 2022 sebesar Rp 51.935.494.000 dan telah terealisasi diakhir tahun 2022 sebesar Rp 10.833.478.981.000, sehingga sisa dana sebesar Rp 41.102.015.019 akan digunakan pada tahun 2023.
Adapun peruntukan DID tahun 2023 ini meliputi bidang pangan, koperasi dan UMKM, operasi pasar, bantuan bagi nelayan, serta pelayaran dan angkutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Ranto Sendhu meminta pemerintah daerah memperhatikan dan mengambil kebijakan terhadap tiga kelompok yang menjadi andil terbesar tingginya inflasi di daerah itu.
Ia berharap, pemerintah bisa menekan angka inflasi dari tiga konsumsi yang menyumbang inflasi ini, seperti tiket pesawat yang dianggap tidak realistis di tengah harga avtur yang turun tetapi harga tiket dari Jakarta ke Pangkalpinang atau sebaliknya sangat tinggi, berbeda dengan Jakarta ke Tanjungpandan.
“Jakarta – Bangka nggak lepas 1 jutaan lebih berbeda dengan Jakarta – Tanjungpandan, kisaran delapan ratusan, padahal waktu hampir sama lebih kurang 55-60 menit perjalanan, harga avtur juga turun,” sesalnya.
Belum lagi, menurut dia, pada perayaan hari besar keagamaan, harga tiket pun sengaja dipasang diatas harga normal karena tingginya permintaan. Persoalan kedua, sambung Ranto, konsumsi rokok di Babel yang bahkan disebut sebagai energi bagi perokok akut. Berapa pun harga rokok, perokok berat pasti berusaha memenuhinya.
“Konsumsi rokok sangat luar biasa, merupakan salah satu sumber energi bagi perokok berat walaupun harga tinggi tapi masyarakat tetap berusaha dapatkan itu, sumber kebutuhan, itu yang membuat inflrasi membengkak,” ulasnya.
Sedangkan untuk konsumsi BBM menurut Ranto, dipengaruhi karena aktivitas tambang ilegal yang kian marak di Babel, sehingga pelaku tambang ini membeli BBM bersubsidi dan terjadilah antrean panjang di SPBU serta terbatasnya konsumsi untuk publik.
“Ini yang kami soroti, ditambah kita provinsi kepulauan yang semua kebutuhan dipasok dari luar, mestinya TPID dan stakeholder terkait mengambil kebijakan untuk menekan inflasi dan mengatur agar kebutuhan ini bisa didapatkan tanpa ada kesulitan atau harga yang melambung,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga meminta agar masyarakat bisa lebih cermat dalam membelanjakan uang, dengan membeli sesuai kebutuhan dan tidak.
“Kami akan panggil biro ekonomi, Disperindag dan TPID untuk membahas masalah ini,” tandasnya. (*/fun)
